JAKARTA - Statemen SBY bahwa ada upaya pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan pelantikan presiden terpilih menuai kritikan. Setidaknya, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah dugaan motif dendam politik di balik teror bom di JW Marriot dan Ritz Charlton di Jakarta kemarin. Dia menilai teror bom dapat terjadi karena aparat kepolisian dan komunitas intelejen lengah akibat sibuk mengamankan pelaksanaan pemilu presiden.''Megawati dan saya maksudnya yang bikin (bom) itu? Tidak, pasti tidak seperti itu. Orang politik tidak seperti itu caranya (membalas kekalahan),'' ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, menanggapi pernyataan Presiden SBY yang mengaku memiliki informasi intelejen yang menyebutkan ada upaya teror untuk menggagalkan pelantikan dirinya sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
Berdasarkan peristiwa pengeboman di JW Marriot pada 2003 dan Bom Bali 2005, pelaku pemboman melakukan pengamatan dan perencanaan berbulan-bulan sebelum melaksanakan aksinya.
''Teror bom itu tidak bisa direncanakan seminggu. Lihat saja, Bom Bali perencanaannya berbulan-bulan, karena mereka mengecek tempat, menyewa mobil, mengontrak rumah. Pilpres baru selesai seminggu lalu. Jadi tidak mungkin ada hubungan (teror bom) dengan (pihak-pihak yang kalah) pemilu,'' tuturnya.
Kalla menilai teror bom disebabkan aparat keamanan dan komunitas intelejen kurang fokus mengamankan objek-objek strategis seperti hotel-hotel bereputasi internasional karena sibuk mengamankan pelaksanaan pemilu presiden. ''Selama pilpres ini, perhatian polisi dan BIN mungkin lebih banyak pada keamanan pilpres, sehingga agak kurang fokus. Kedua, pilpres begitu ramai, banyak sekali acara kiri-kanan, sehingga pergerakan orang lebih bebas,'' katanya.
Asal Tuding
Tak jauh berbeda, pernyataan Presiden SBY yang mengaitkan tragedi bom di Marriot dan Ritz Carlton menuai banyak tanggapan dari para kontestan pemilihan Presiden. Kalau calon Presiden Megawati meminta agar SBY tidak mengaitkan peristiwa itu dengan Pilpres, pasangannya Prabowo Subianto mengaku siap menghadap SBY untuk menjelaskan bahwa dirinya juga anti terorisme.
''Saya siap sowan ke presiden untuk memberikan penjelasan. Untuk meyakinkan, bahwa kami pun mendukung pemerintah dalam memerangi terorisme,' kata Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/3).
Prabowo mengakui, masalah terorisme merupakan masalah yang pelik. ''Dulu ketika masih aktif, saya pernah bertugas untuk memerangi terorisme. Dan saya tahu persis, masalah ini sangat pelik,'' kata Prabowo menegaskan.
Lebih jauh, mantan Pangkostrad ini mengharapkan agar semua pihak menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin, sejuk dan damai. Tidak perlu mempolitisasi dan memperkeruh suasana. ''Kita ini, semua calon presiden maupun wakilnya adalah figur-figur yang cinta tanah air. Apa saja yang dapat kami lakukan untuk memerangi terorisme bersama, kami siap lakukan.''
Terkait dengan Pemilu, Prabowo membantahnya. Apalagi jika itu dikaitkan dengan komentar-komentar pedasnya selama ini. ''Justru kami ini mengharapkan, agar presiden yang terpilih tidak diutak-atik lagi karena sudah dilakukan secara transparan. Yang terjadi saat ini kan tidak transparan.''
Ia mengungkapkan sangat menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan di bangsa ini. "Saya tidak ingin bangsa ini menjadi tidak beradap, semua persoalan harus diselesaikan dengan tindak kekerasan dan terorisme. Untuk itu kami terus mengawal proses demokrasi ini dengan mengkritisi agar tidak diwarnai dengan kecurangan," lanjutnya.
Sebagai seorang mantan prajurit bangsa yang juga pernah berkecimpung dalam satuan anti teror, Prabowo menjelaskan, bukti-bukti yang ditunjukkan oleh SBY bisa menjadi alat untuk melacak dalang dibalik aksi tersebut. "Bukti itu seharusnya menjadi alat untuk membongkar jaringan teroris ini," ucapnya.
Sementara itu, anggota Penasehat Tim kampanye Megawati-Prabowo Sonny Keraf menyatakan bahwa pernyataan SBY sangat tendensius, mencari kambing hitam dan melepaskan tanggung jawab. Bahkan, Sonny juga menilai SBY abuse of power. "Presiden telah menggunakan kekuasannya untuk menyerang pihak lain. Seharusnya dipisahkan antara kepentingannya sebagai presiden dan capres," tutur Sonny.
